IHSG Bergejolak: Prabowo Perintahkan Kenaikan Limit Investasi Dana Pensiun

Presiden RI, Prabowo Subianto, mengarahkan sejumlah langkah kepada para pemangku kepentingan untuk merespons pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), termasuk menaikkan batas investasi bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Kenaikan Batas Investasi Dana Pensiun dan Asuransi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa porsi investasi institusi seperti dana pensiun dan asuransi di pasar modal akan dinaikkan menjadi 20 persen, dari sebelumnya 8 persen. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Airlangga menambahkan, regulasi baru dirancang agar sejalan dengan praktik terbaik yang berlaku di negara-negara OECD. Hal ini disampaikan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (30/1/2026).

“Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” kata Airlangga.

Percepatan Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

Pemerintah mendorong percepatan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan target mulai bergulir tahun ini. Langkah tersebut selaras dengan pernyataan Ketua OJK Mahendra Siregar terkait penguatan bursa.

Demutualisasi ditujukan untuk meminimalkan benturan kepentingan antara pengurus dan anggota bursa serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Proses ini juga membuka ruang investasi bagi Danantara dan lembaga lainnya.

Airlangga mengemukakan bahwa tahapan demutualisasi telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan berpotensi dilanjutkan dengan rencana go public bursa pada tahun berikutnya.

Peningkatan Ambang Batas Free Float

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditargetkan menaikkan porsi minimal saham publik atau mengapung bebas dari 7,5 persen menjadi 15 persen pada Maret 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi, sekaligus meningkatkan perlindungan investor.

Ambang 15 persen tersebut dinilai sebanding dengan standar di Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, serta lebih tinggi dibandingkan Singapura, Filipina, dan Inggris.

Menurut Airlangga, kombinasi demutualisasi dan mengapung bebas yang lebih tinggi akan mendorong perdagangan di bursa mengikuti standar internasional dengan tata kelola yang semakin baik.

Respons Atas Peringatan Indeks MSCI

Serangkaian langkah strategis ini menjadi respons pemerintah atas pelemahan IHSG setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) sementara membekukan proses penyeimbangan kembali untuk saham Indonesia.

MSCI sebelumnya memberi peringatan agar otoritas pasar modal memperbaiki sistem pelaporan, terutama terkait struktur kepemilikan dan indikasi perdagangan semu. Jika transparansi tidak ditingkatkan hingga Mei 2026, Indonesia berisiko mengalami penurunan bobot dalam MSCI Emerging Markets atau bahkan penurunan klasifikasi menjadi pasar perbatasan.

Airlangga menegaskan fondasi ekonomi Indonesia tetap solid dengan koordinasi fiskal dan moneter yang terjaga. Ia menyebut IHSG mulai pulih dan kembali ke zona hijau pada Jumat pagi.

Informasi mengenai arahan Presiden dan kebijakan stabilisasi pasar modal ini disampaikan melalui keterangan resmi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama para menteri ekonomi dan pimpinan lembaga keuangan.